Hidup adalah Perjuangan, berhenti berjuang sama dengan berhenti hidup.WordPress.com weblog

KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG MUSAQAH
(BAGI HASIL PERKEBUNAN)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Musaqah
Secara bahasa, musaqah berasal dari Bahasa Arab ساقى – يساقى – مساقة yang artinya memberi minum.
Musaqah adalah “kerja sama antara pemilik pohon dengan pemeliharanya dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakati bersama” , menurut istilah fiqih, ada beberapa definisi musaqah yang disampaikan ulama, di antaranya:
Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan musaqah sebagai:
عقد على خدمة شجر و نحل و زرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة
Artinya: “Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”.
Ulama Syafi’iyah memberikan definisi musaqah sebagai berikut:
أن يعامل شخص يملك نخلا أو عنبا شخصا اخرعلى أن يباشر ثانيهما النحل أو العنب بالسقى و التربية و الحنظ ونحو ذلك و له فى نظير عمله جزء معين من الثمر الذى يخرج منه
Artinya: “Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon kurma dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut”.
Hasbi Ash-Shiddiqie mengartikan musaqah dengan: “mempergunakan buruh (orang upahan) untuk menyiram tanaman, menjaganya, memeliharanya dengan memperoleh upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman itu”.
Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa musaqah adalah suatu akad di mana pemilik lahan yang sudah ditanami mempekerjakan orang lain untuk mengelola lahan tersebut, dengan memelihara, menyirami, dan menjaganya. Untuk pengelolaan itu, penggarap akan mendapatkan bagian tertentu dari hasil lahan.
Pada prinsipnya musaqah ialah pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, ada penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu perjanjian (akad). Agama Islam membolehkan adanya parohan kebun ini karena banyak yang membutuhkannya. Maka dengan adanya peraturan ini keduanya dapat hidup dengan baik, yang dihasilkan oleh negara bertambah banyak pula, dan masyarakat bertambah baik kehidupannya.

Adapun dasar hukum musaqah adalah:

1. Al-Quran:
Musaqah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Adapun ayat-ayat al-Qur’an yang membahas mengenai hal ini adalah:
terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 2 yang Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Ma’idah : 2).

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Di sinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut. berkaitan dengan hal ini Yusuf Qardhawi menyatakan:
“Semua usaha yang dapat menghasilkan kebaikan bagi pribadi atau masyarakat atau dapat menghindarkan bahaya darinya, maka usaha itu adalah kebaikan dan ketakwaan, bila dimulai dengan niat yang shalih”.
Dengan demikian, jika akad musaqah dilakukan atas dasar niat yang baik, dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan terhadap apa yang telah digariskan oleh syara’ sehingga tidak menimbulkan keberatan atau pun kerugian terhadap salah satu pihak, maka akad musaqah tersebut adalah termasuk dalam bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.
2. Hadits:
Rasulullah SAW pernah melakukan akad musaqah dengan penduduk Khaibar sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:
عَنِ اْبنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلْ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا َيخْرُجُ مِنْهَا مِنْ َثمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)
Artinya: Dari Ibnu Umar RA, “sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil (lahan) yang diperoleh berupa buah-buahan atau tanaman”. (HR. Muslim).
Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan praktik musaqah selama masa hidup beliau dengan penduduk Khaibar. Beliau mempekerjakan mereka untuk mengurusi lahan pertanian dengan imbalan separuh dari hasil panen.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jumhur ulama sepakat atas kebolehan melakukan akad musaqah kecuali Abu Hanifah yang tidak memperbolehkannya.
Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam hal ini:
Ini perkara benar dan dikenal. Rasulullah SAW mempraktekkannya hingga wafat, kemudian diteruskan oleh khulafaur Rasyidin RA hingga mereka wafat, kemudian dilanjutkan oleh keluarga mereka; tidak seorang pun dari Ahlul Bait yang ada di Madinah kecuali mengamalkannya. Isteri-isteri Nabi juga mengamalkannya sepeninggal beliau.

B. Rukun dan Syarat-Syarat Musaqah
Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam musaqah adalah;
1. Yang bekerja (tukang kebun) dan pemilik kebun hendaklah orang yang berhak membelanjakan hartanya.
2. Semua pohon yang berbuah atau kebun, boleh dimusaqahkan, demikian pula tanaman dengan hasil pertahun (palawija) seperti dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar di atas.
3. Masalah pekerjaan hendaklah ditentukan masanya seperti satu tahun, dua tahun atau lebih, sekurang-kurangnya waktu yang kira-kira menurut adat dalam waktu tersebut kebun mungkin mengalami perubahan. Pekerjaan yang wajib dilakukan oleh tukang kebun adalah semua pekerjaan yang berkenaan dengan penjagaan kerusakan dan perawatan seperti menyiram, merumput dan mengawinkan bunganya.
4. Pembagian hasil buah hendaklah ditentukan masing-masing sebelum kebun dikerjakan, seperti setengah atau sepertiga.
Dengan demikian, musaqah hanya sah dilakukan jika para pihak yang terikat dengan akad tersebut adalah mereka yang berhak membelanjakan hartanya, yaitu keduanya berakal sehat dan minimal sudah mumayyiz, yaitu bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, meskipun belum balihg/dewasa.
Selain keempat syarat tersebut di atas, Imam Syafi’i menambahkan satu rukun lagi, yaitu shigat. Shigat dapat dilakukan dengan jelas (sharih) atau dengan samar (kinayah) tetapi disyaratkan diucapkan dengan lafadh dan tidak cukup hanya dengan perbuatan saja.
Ulama berbeda pendapat mengenai jenis tanaman yang dibolehkan dalam musaqah, Imam Abu Daud berpendapat bahwa yang boleh dimusaqahkan hanya kurma, sedangkan dalam madzhab Hambali, musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan.
Dengan demikian, jika menurut pendapat Hambali, musaqah hanya dapat dilakukan pada tanaman pangan seperti kurma, kelapa, dan lain-lain yang dapat dimakan buahnya, sedangkan pepohonan seperti karet, jati, jarak dan lain-lain tidak dapat dimusaqahkan.
Imam Syafi’i dalam qaul jadid hanya membolehkan musaqah untuk pohon kurma dan anggur. Musaqah tidak dapat dilakukan atas tanaman lain, kecuali tanaman tersebut ditanam di kebun kurma atau anggur. Tetapi dalam qaul qadim, Iman Syafi’i membolehkan musaqah untuk semua jenis tanaman.
Berbeda dengan pendapat Abu Daud dan Hambali, pendapat Syafi’i dalam qaul qadim memberikan kebebasan untuk melakukan akad musaqah. Tidak ada perkecualian jenis tanaman untuk akad musaqah tersebut.
Imam Malik membagi jenis tanaman yang dapat dimusaqahkan menjadi lima bagian, yaitu:
1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan qatsa’ah.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Pendapat ini menggambarkan bahwa musaqah boleh dilakukan untuk setiap jenis tanaman yang dapat diambil manfaatnya, baik dari buah, bunga, kayu, getah bahkan dari keindahan pohon tersebut. artinya, selama ada manfaat yang dapat diambil dari tanaman yang ada di suatu lahan, maka akad musaqah boleh dilakukan atasnya.
Pada saat dilakukan perjanjian, hendaknya keadaan kebun itu jelas, musaqah tidak dibolehkan dalam hal yang tidak jelas, karena dikhawatirkan dapat merugikan. Bagi hasil yang diberikan kepada penggarap juga harus jelas seperti seperempat atau sepertiga, dan hendaknya mencakup seluruh isi kebun, bukan ditentukan pada satu jenis pohon saja, karena jika dibatasi pada jenis pohon tertentu saja, tentu ada kemungkinan pohon tersebut tidak berbuah atau tidak menghasilkan apa-apa sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
Hal ini adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan yang dapat merugikan. Sebab jika kebun yang dimusaqahkan itu tidak jelas keadaannya, seperti jenis pohon apa saja yang ditanam di kebun itu (bila lebih dari satu jenis maka jelas akan menimbulkan perbedaan dalam pembagian hasil kebun atau jika kebun itu tidak jelas batas-batasnya dan kepemilikannya, tentunya bisa saja secara tidak sengaja pihak yang mengelola kebun tersebut keliru memanen hasil kebun yang ada di sebelah kebun tersebut, yang sebenarnya merupakan milik orang lain.

C. Akibat Hukum Akad Musaqah
Akad musaqah menimbulkan adanya beberapa akibat hukum baik terhadap pemilik tanah maupun penggarapnya, yaitu:
Pihak penggarap wajib melakukan semua yang harus dilakukan dalam merawat lahan perkebunan tersebut, seperti menyirami, membersihkan rumput dan lain-lain sesuai adat kebiasaan yang berlaku yang biasanya harus dilakukan oleh pengelola.
Kewajiban pihak penggarap disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di daerah di mana musaqah tersebut dilakukan. Di sini, perjanjian antara kedua belah pihak tentang kewajiban penggarap harus didasarkan pada kebiasaan yang berlaku, tentunya yang tidak bertentangan dengan Islam, karena kebiasaan yang bertentangan dengan aturan Islam tentunya dapat menyebabkan tidak sahnya musaqah tersebut.
Bila penggarap berhalangan untuk mengurusi lahan tersebut, misalnya karena sakit atau bepergian, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat. Menurut madzhab Hanafi, ia wajib mencarikan penggantinya selama ia berhalangan, tetapi jika dalam akad disyaratkan bahwa penggarap tidak boleh mewakilkan tugasnya kepada orang lain, maka musaqah menjadi batal. Sementara menurut Imam Malik, jika halangan itu terjadi pada saat mendekati masa panen, maka penggarap wajib menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya orang sewaan ini dibayar oleh penggarap sesuai kesepakatannya dengan orang tersebut. Adapun pendapat Imam Syafi’i, musaqah dalam keadaan seperti ini menjadi batal karena penggarap kehilangan kemampuan untuk menggarap lahan tersebut.
Artinya, halangan dari pihak penggarap tidak dapat menggugurkan kewajibannya sebagai penggarap. Sehingga ia wajib mencarikan penggantinya untuk menggarap kebun tersebut. Bahkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa hal ini dapat membatalkan akad musaqah.
Bila penggarap meninggal dunia, maka ahli warisnya hendaknya mengangkat wakil dari mereka untuk meneruskan pekerjaan tersebut, tetapi jika kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama, maka musaqah dapat dibatalkan.
Demikian pula dengan meninggalnya penggarap tersebut. Pekerjaannya sebagai penggarap tidak segera berakhir sehingga ahli warisnya harus meneruskan pekerjaan tersebut, kecuali jika ada kesepakatan yang mengakhiri akad musaqah tersebut.
Pihak penggarap berhak memperoleh bagian dari hasil kebun yang dikelolanya, yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya bersama pemilik kebun.
Pembagian hasil tersebut didasarkan pada apa yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian yang mereka buat. Dan pihak penggarap akan mendapatkan bagiannya jika ia telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai penggarap.
Jika musaqah dilakukan atas lahan yang dikenakan pajak, maka pembayaran pajak adalah kewajiban pemilik tanah, bukan penggarap, karena pajak dikenakan pada modal dasar yang pertama, yaitu dengan dalil bahwa pajak harus dibayar sekalipun tanah tersebut tidak ditanami. Sedangkan zakat menjadi kewajiban siapa saja yang sampai nisab untuk mengeluarkan zakat, baik penggarap atau pemilik tanah, karena zakat terikat dengan hasil kebun itu sendiri.
Sementara pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti pembangunan pematang, penggalian aliran air, penggantian pohon-pohon yang rusak atau pohon-pohon yang sudah tidak produktif lagi dan pengadaan bibit adalah kewajiban pemilik lahan, karena hal ini juga berkaitan dengan modal dasar.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan modal dasar adalah kewajiban pemilik lahan, sebab akad musaqah adalah kerja sama dalam pekerjaan memelihara dan mengelola tanaman di lahan tersebut, artinya penggarap menyediakan tenaganya untuk menggarap lahan sedangkan pemilik lahan menyediakan modalnya untuk menanami lahan tersebut.
Apabila waktu lamanya musaqah tidak ditentukan pada waktu akad, maka waktu yang berlaku adalah sampai kebun itu mengeluarkan hasil pertama setelah akad, hal ini berlaku pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur-angsur seperti terong.
Hal ini disebabkan karena pada umumnya musaqah dilakukan atas tanaman yang berumur panjang, seperti anggur, kurma dan sebagainya. Tanaman perkebunan tersebut tidak hanya berbuah sekali, tetapi beberapa kali dan umurnya pun bisa sampai beberapa tahun. Sehingga dalam akad musaqah dianjurkan agar waktu kerja sama tersebut ditentukan lamanya.

D. Perbedaan Musaqah dan Muzara’ah
Pengertian muzara’ah adalah “kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya didasarkan kesepakatan bersama”.
Dalam praktik muzara’ah, pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami, pemilik tanah bisa membantu petani penggarap dengan memberikan benih, alat, atau berbagai macam keperluan dalam pemeliharaan lahan tersebut.
Dari sini dapat dilihat bahwa musaqah dan muzara’ah adalah dua bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, perbedaan antara keduanya adalah jika dalam musaqah, tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya; sedangkan dalam muzara’ah, lahan pertanian belum ditanami, tanahnya masih harus diolah dulu oleh penggarapnya.
Di sini dapat dilihat bahwa dalam musaqah, penggarap tidak perlu mengolah lahan untuk ditanami seperti halnya muzara’ah, ia hanya melakukan perawatan terhadap tanaman yang ada di lahan tersebut. sementara dalam muzara’ah, penggarap harus mengolah tanah, menanam bibit tanaman dan mengelolanya.
Perbedaan juga terdapat dalam hal penyediaan bibit tanaman. Dalam musaqah, bibit tanaman disediakan oleh pemilik lahan; sedangkan dalam muzara’ah, bibit tanaman bisa disediakan oleh pemilik lahan atau penggarap atau keduanya.

E. Hikmah Dibolehkannya Musaqah
Ada beberapa hikmah dari dibolehkannya praktik musaqah, terutama dalam perawatan lahan pertanian yang menjadi objek musaqah tersebut. Dengan adanya akad musaqah, lahan tersebut tidak menjadi lahan yang terlantar karena adanya orang yang mengelola dan merawatnya. Dengan demikian, ada pemeliharaan tanah bagi pemilik dan ada keuntungan bagi penggarap.
Hal ini melahirkan kerja sama yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, sehingga seperti telah dijelaskan di atas, merupakan bentuk kerja sama dalam kebaikan apabila dilandasi dengan niat yang baik.
Ali Ahmad al-Jurjawi menjelaskan bahwa terdapat dua hikmah dalam transaksi musaqah, yaitu:
1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga bisa mencukupi kebutuhannya.
2. Saling tukar menukar manfaat di antara manusia.
Selain itu, ada pula beberapa faedah lain dari kebolehan musaqah ini, yaitu pohon-pohon di kebun tersebut dapat hidup dan menghasilkan, karena penggarap telah berjasa merawat dan mengelolanya. Jika pohon-pohon tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dirawat, tentunya ada kemungkinan pohon-pohon tersebut akan mati dalam waktu singkat. Faedah lain adalah adanya ikatan rasa cinta kasih sayang antara sesama manusia, sehingga umat dapat menjadi umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan bersama.
Setiap lahan pertanian tentunya memerlukan perawatan dan pemeliharaan. Tanpa perawatan dan pemeliharaan, lahan tersebut hanya akan menjadi lahan tidur karena tidak terurus dan tanamannya tentu tidak akan memberikan hasil. Apalagi lahan perkebunan yang tidak dirawat juga akan dipenuhi semak belukar yang dapat menjadi sarang babi hutan atau tikus yang dapat menimbulkan kerusakan pada lahan pertanian lain di sekitarnya.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: