Hidup adalah Perjuangan, berhenti berjuang sama dengan berhenti hidup.WordPress.com weblog

Partai Politi dan Partai Politik Islam
Banyak sarjana-sarjana ilmu politik yang terkenal yang mengemukakan pengertian partai politik, namun pengertian-pengertian itu berbeda. Akan tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak mendasar. Kelainan pengertian itu disebabkan oleh perbedaan sudut pandang atau pendekatan (approach) dan masing-masing sarjana terhadap partai politik.
Di bawah mi disampaikan beberapa definisi mengenai partai politik:
Carl J. Fredirch, mendefinisikan partai politik adalah:
“Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan mi memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material” (a political party is a group of human beings stability organized with the objective of giving to members of the party, trough such control ideal and material benefits and advantages.

Raymond Garfield Gettel memberi batasan bahwa:

“Partai politik terdiri dan sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka” (a political party of a group of citizens, more or less organized who act s political unit and who, by the use of their voting power and to control the government and carry out their general polingles.

Menurut George B Huszr dan Thomas H. Stevenson, partai politik adalah:
“Sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta
mengendalikan pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dalam jabatan” (a political party is a group at people organized to sucure control ‘f government morder to puts program in to effect and it member in offce).”
Sigmund Neumann dalam karangannya “Modern Political Parties” bahwa definisi partai adalah:
“Organisasi dan aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (a political party terniiculate organization of society as active political agent those who are conserned with the control of the governmental power and who compete for popular support with another group holding divergent view).’2
Suatu batasajauh lebih sederhana dan batasan yang dikemukakan oleh Neumann, dikemukakan oleh RH. Soltau. Dalam hal mi Soultau menyatakan:
“Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka” (a political party is a group of citizen more or less organized, who act as a political unit and who, bay the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general politicies). 13
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggota mempunyai orientasi nilai-nilai dan citacita yang sama. Tujuan kelompok mi adalah untuk memperoleh kekuasaan poitik
11Sukama Sislern Politik. (Bandung: Alumni. 1997), h. 89.
12Rusadi Kantaprawira. Sislem Politik Indonesia, (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1999). h. 63.
‘3Miriam Budiarjo. Op.Cit, h. 161

ii
Menurut George B Huszr dan Thomas H. Stevenson, partai politik adalah:
“Sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta
mengendalikan pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dalam jabatan” (a political party is a group at people organized to sucure control ‘f government morder to puts program in to effect and it member in offce).”
Sigmund Neumann dalam karangannya “Modern Political Parties” bahwa definisi partai adalah:
“Organisasi dan aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (a political party terniiculate organization of society as active political agent those who are conserned with the control of the governmental power and who compete for popular support with another group holding divergent view).’2
Suatu batasajauh lebih sederhana dan batasan yang dikemukakan oleh Neumann, dikemukakan oleh RH. Soltau. Dalam hal mi Soultau menyatakan:
“Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka” (a political party is a group of citizen more or less organized, who act as a political unit and who, bay the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general politicies). 13
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggota mempunyai orientasi nilai-nilai dan citacita yang sama. Tujuan kelompok mi adalah untuk memperoleh kekuasaan poitik
11Sukama Sislern Politik. (Bandung: Alumni. 1997), h. 89.
12Rusadi Kantaprawira. Sislem Politik Indonesia, (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1999). h. 63.
‘3Miriam Budiarjo. Op.Cit, h. 161

dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konsultasional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
Kegiatan seseorang partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan suka rela melalui nama seseorang turut serta langsung atau tidak langsung dalam pemilihan umum. Kegiatan-kegiatan mi mencakup kegiatan rnemilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota golongan politik seperti partai. kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti DPR atau mengadakan komunikasi dengan wajil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye mengikuti diskusi dan lain sebagainya.
Pengertian partai politik Islam secara definisi tidak dapat penulis temukan secara imflisit, namun secara literature, dengan berdasarkan kepada latar belakang histories partai politik Islam dapat didefinisikan dan segi tujuan.
Menurut Abul ‘ala al-Maududi:
Parta politik Islam. tujuannya adalah “untuk meneggakkan kedaulatan tuhan dimuka bumi” dan “menjadikan Islam sebagai jalan hidup didunia mi”. Tokoh-tokoh partai akan dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertawa”. Yaitu orang-orang yang “ikhlas berjuang untuk menegakkan kalimah Allah dan mencari keridhaan-Nya”. Orang-orang yang bemiat “mengeksploitasi Islam” untuk mencari kekuasaan keduaniaan yang bersifat sementara, tidak diterima menjadi pengurus.’4
‘4Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumni Indonesia dan Partai Jarna’at al-Islarni Pakistan), (Jakarta:
PARAMADINA, 1999). Cet ke-1. h. 90

B. Tugas Partai Politik
Dalam Negara yang berpaharn demokrasi, dimana masyarakatnya merupakan masyarakat heterogen, partai politk mempunyai beberapa tugas, diantaranya adalah:
1. Tugas partai politik adalah untuk menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.
2. Partai politik juga mempunyai tugas menyebarluaskan gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijaksanaan pemerintah.
3. Partai politik mempunyai tugas untuk menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
4. Demikian juga partai politik mempunyai tugas untuk memberi dan mengajak ikut serta mereka keahlian dan mampu iktu serta dan aktif dalam lapangan kegiatan politik dan mendidik mereka menjadi kader pimpinan.
5. Tugas lain dan partai politik yaitu mengatur pertikaian. Partai politik untuk menguasai konflik-konflik tersebut serta mencapai penye1esaian.’
Menurut pendapat penyusun, bahwa tugas-tugas partai politik tersebut secara teoritis sudah baik. Dalam arti bahwa tugas partai politik tersebut sudah mencakup segala hal dalam kehidupan berpolitik dalam suatu Negara khususnya di Indonesia. Dimana dengan tugas partai politik yang dimiliki akan menjadikan
‘5Soelityati Ismail Gani, Op Cii, h. 433-444.

masyarakat merasa yakin bahwa aspirasinya secara keseluruhan telah terwakili oleh politik tersebut. Sehingga masyarakat diharapkan mendukung penuh partai politik tersebut. Karena dengan adanya berbagai tugas tersebut partai politik akan lebih dekat dengan masyarakat misalnya dengan pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik, menyebarkan ide-ide partai politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan, atau menyelesaikan secara kekeluargaan konflik yang terjadi pada maa pendukungnya maupun konflik dalam tubuh partai, atau mereka merasa mampu/berbakat dalam berkonflik tanpa memandang status untuk dijadikan kader pemimpin. Narnun pada kenyataannya di Indonesia pada masa Orde Baru, hal diatas kurang berjalan dengan baik. Partai politik sering hanya kurang mandiri yang mengakibatkan tugas-tugas partai politik tersebut tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, hal mi karena adanya campur tangan yang berlebihan dan pemerintah. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh partai politik tersebut sering kali dideteksi oleh pemerintah demi kepentingan sekelompok orang dalam pemerintah maupun demi kepentingan sekelompok orang dalam partai politik.
Dengan melihat kenyataan-kcnyataan diatas, mengakibatkan masyarkat enggan atau pasif dalam kegiatan politik. Hal mi dikarenakan serungnya masyarakat kita melihat ataupun mendengar dan media massa yang ada bahwa pengurus-pengurus partai politik hanya berjuang dalam kepentingannya sendirisendiri agar mendapatkan jabatan dalam pemerintahannya dan juga sering adanya konflik-konflik didalam tubuh partai karena perebutan kedudukan didalam partai dimana cara penyelesaian tidak secara kekeluargaan, namun sering dengan

mengucilkan bahkan memecat pengurus partai yang tidak mempunyai banyak pendukung sesame pengurus dalam partai tersebut.
Karena seringnya menjadi konflik antara pengurus partai dan juga campur tangan yang berlebihan dan pemerintah didalam tubuh partai politik tersebut, maka tugas-tugas partai politik tidak dapat berjalan dengan baik. Partai politik kurang bahkan tidak sama sekali memberikan pengarahan-pengarahan atau pendidikan politik pada masyarakat. Partai politik kurang aktif didalam menyebarluaskan gagasan-gagasan atau ide-idenya, bahkan kader-kader partai kebyakan diambil dan orang-orang yang hanya mempunyai kepentingan sama atau teman-teman dekatnya saja, juga saudara-saudaranya tanpa memperhatikan kemampuan/intelektual dan kader tersebut. 1-la! inilah yang menjadikan tugastugas partai politik, hanya baik secara teorits saja, namun pda kenyataannya jauh dan kesan baik.
C. Fungsi-Fungsi Partai Politik
Adapun fungsi politik menurut Gabriel. A. Almond ada 8 macam:
a. Partai politik sebagai saran sosialiasi politik.
Seorang sarjana barat, Kennth. P. ingston mengungkapkan bahwa dalam arti yang seluas-luasnya, sosialisasi politis merupakan cara dimana masyarakat mentransmisikan kebudayaan politik dan suatu generasi kepada generasi berikutnya.’6
‘61-larianto, Sistem Politik; Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 1988). h. 12.

Sehubungan dengan sosialisasi politik Gabricl.A.Almond mengemukakan pendapat bahwa:
‘Sosia1isasi politis dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politis suatu bngsa, dan dapat pula memelihara kebudayaan suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dan generasi tua kepada generasi muda serta dapat pula merubah kebudayaan politik’.17
Partai politik merupakan salah satu sarana sosialiasi politik melalui partai politik dapat menjadi Iangsung kontak politik antar para warga.
Dalam rangka penyampaian norma-norma politik ideology kepada anggotanya dan kepada masyarakat umum biasanya partai politik menggunakan cra-cara dengan memberikan cerarnah-ceramah, kursus-kursus maupun penataran tentang partai politik.
b. Partai Politik Sebagai Sarana Rekruitmen Politik.
Sehubungan dengan fungsi partai politik sebagai sarana rekruitmen politik, yang dimaksud dengan rekruitmen politik, yang dimaksud dengan rekruitmen partai politik adalah proses dimana melalui prtai politik mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.’8
Rekruitmen politik sebagai salah satu cara untuk menyeleksi para warga Negara untuk kemudian diorbitkan jadi calon-calon pernimpin. Dengan lebih mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol partai politik menyeleksi mereka siapakah diantara pra anggotanya yang diperkirakan dapat dicaonkan menjadi pemimpin)9
17Ibid. h. 89.
8Miriam Budiarjo. Op Ci!, h. 14
1Ibid. h. 163

Syaikhul Islam ibnu Taimiyah mengemukakan konsep mengenai kebutuhan manusia akan adnya kepemimpinan yang beliau dasarkan pad akal dan hadits. Secara rasional beliau meletakkannya pada kebutuhan universal manusia untuk bergabung, bekerja sama, dan berbagai rasa dalam menikmati manfaat kepemimpinan, tanpa melihat apakah mereka menganut agama atau tidak.
Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. Bersabda:
JJ J
2
(fkLL . .
Artinya: “Dan ‘Abdullah bin ‘Amn r.a, bahwa Nahi Saw. Bersabda, “Tidak halal bagi tiga orang yang berbeda dalam sebuah perjalanan di bumu ml, melainkan rnreka harus rnengangkat salah seorang di antana mereka itu sebagai kepala (amin) “. (HR. Ahmad).2°
Adapun cara yang ditempuh oleh partai politik yang satu kemungkinan berbeda dengan cara yang ditempuh oleh partai politik yang lain dalam melaksanakan fungsi rekruitmen politik, pada umumnya cara yang ditempuh adalah dengan cara kontak pribadi, persuasive dan lain-lain. Dan diusahakan juga untuk menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader dimasa datang yang akan mengganti pimpinan lama. Dengan dimulai pengkaderan didalam tubuh partai politik, maka akan tampak anggota-anggota partai politik yang mempunyai
20Mu’ammal Hamidy. ei. a!., Terjemah Nailul A uthar: Himpunan Hadits-Hadits hukum, (Surbya: PT. Bina Ilmu. 1993), Jilid VI. h. 3176.

bakat menonjol, yang pada gilirannya dapat diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin.
c. Partai Politik Scbagai Sarana Komunikasi Politik
Fungsi parti politik yang tidak kalah pentingnya adalah cara komunikasi politik. Sebagai mana kita ketahui bahwa arus informasi di suatu negara pada umumnya bersifat dua arah, artinya informasi tersebut harusnya berjalan dan atas ke bawah dan dan bawah ke atas. Kemudian partai dalam arus mi adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah (The Rules) dengan mereka yang diperintah (The Ruled,).2’
Dengan demikian partai politik dapat berperan sebagaipenghubung yang menyalurkan informasi yang berasal dan masyarakat kepada pihak penguasa maka hal itu partai politik mempunyai tugas untuk menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang terdapat dalam masyarakat terhadap pihak penguasa.
Demikian pula sebalinya, partai poltik dapat juga berperan sebagai penghubung yang menyalurkan informasi yang berasal dan pihak penguasa terhadap masyarakat, maka hal mi berarti partai politik mempunyai tugas untuk menyebarl uaskan kepada masyarakat semua kebujakan yang ditetapkan oleh pihak penguasa.
d. Partai Politik sebagai Sarana Artikulasi Kepentingan dan Agregasi Kepentingan
21Miriam Budiarlo. Op Ci!, h. 16

Menurut pendapat Miriam Budiarjo parti sebagai sarana artikulasi dan agresi kepentingan adalah:
Proses untuk merumuskan dan kemudian menyalurkan sebagai macam pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada didalam masyarakat kepada pihak penguasa dinamakan artikulasi kepentingan (Interest Articulation). Demikian apabila terdapat tuntutan-tuntutan dan dukungandukungan dan individu-individu maupun keompok-kelompok yang sedikit banyak mempunyai persamaan-persamaan maupun menyangkut masalah-masalah yang sama, proses penghubung dan tuntutan-tuntutan dan dukungan yang ada didalam masyarakat itu disebut dengan agresi kepentingan (Interest Agregation)”.22
Sedangkan menurut Gabriel A. Almond menyatakan pendapatnya bahwa semua struktur yang dilaksanakan artikulasi kepentingan kemungkinan besar juga melaksanakan agregasi kepentingan.
Baik artikulasi kepentingan maupun agregasi kepentingan mi ternyata tidak hanya dilaksanakan oleh partai politik saja, tetapi dapat dilaksanakan oleh media massa, kelompok kepentingan dan organisasi lainnya dan melalui aksi politik seperti petisi dan sebagainya.
e. Partai Politik sebagai Sarana Partisipasi Politik
Menurut Harianto partai politik sebagai sarana partisipasi politik adalah sebagai berikut:
“Usaha yang dilaksanakan oleh partai politk untuk menarik minat atau perhatian para warga Negara aktif dan bersedia menjadi anggota partai, maka berarti bahwa partai politik menyediakan dirinya sebagai ajang bagi para warga Negara untuk aktif terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik. Atau dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa partai politik merupakan tempat atau wadah bagi para warga Negara untuk berpartisipasi politik”.23
22Miriam Budiarjo. Ibid. h. 16
Harianto. Op Cii, h. 28-29.

Akan tetapi diingat bahwa partai politik bukan merupakan satu-satunya wahana di mana para warga berpartisipasi politik, selain melalui kelompokkelompok kepentingan dan media massa.
f. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Menurut Harianto parai poltik sebagai pengatur konflik adalah sebagai berikut:
“Apabila di dalam suatu masyarakat atau Negara terjadi konifik atau perselisihan di antara parawarga maupun golongan-golongan yang ada, mak partai politik dapat berperan sebagai sarana untuk dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan tersebut. Sehubungan dengan hal itu partai politik dapat mengatur perbedaan pendapat pengontrolan persaingan agar tetap merupakan persaingan yang terjadi di antara mereka. Sehingga mengakibatkan kemungkinan yang timbul itu tidak merusak kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara yang telah dicapai”.24
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa partai politik
dengan perannya seperti di atas dapat mencegah timbulnya ketidakstabilan karena goyah atau rusaknya kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara. Akan tetapi, sangat dimungkinkan untuk terjadinya hal-hal yang merupakan kebalikan dan apa yang diuraikan di atas, partai politik berperan sebagai mempetajam adanya perbedaan pendapat, persaingan maupun konflik yang sedang berlangsung di masyarakat.
Pada hakikatnya ajaran Islam pun demikian. Ia tidak menginginkan umatnya terperosok dalam kebekuan berfikir. Malah sebaliknya, Islam mendorong kebebasan berifikir dan berpendapat. Akan tetapi patut diperhatikan bahwa pendapat yang berbeda-beda itu janganlah menyebabkan perselisihan (ikhtilaJ), pertentangan (tanazu9, dan berpecah belah (taffaruq), melainkan harus disalurkan
24Ibid. h. 34.
12

melalui kedalam musyawarah untuk mencapai kamatangan dan kesatuan pendapat. Rasulullah saw sangat mengecam orang yang keluar dan sebuah perkumpulan (organ isasi) hanya karena perbedaan-perbedaan pendapat. Dalam sebuah hadits rasulullah saw bersabda:
J- J3I d u- ü- ü- J)_4I jt1 ji_ i
•(.i ôjj) fr
Artinya: “Dan Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah saw bensabda: “Siapa yang tidak mernatuhi imam dan memencil dan jam ‘ah lalu dia mati, maka matinya seperti niatinya Jahiliyah… “(H.R. Mus1im).2
g. Partai Politik sebagai Sarana Pembuat Kebijakan
Fungsi partai politik sebagal sarana pembuatan kebijakan menurut Harianto dapat dilaksanakan apabi Ia:
“Partai politik merupakan partai politik yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, akan tetapi hanya berkedudukan sebagai partai tidak merupakan partai yang melaksanakan fungsinya sebagai sarana untuk mengkritik kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh pihak pcrnerintah”.26
Kedudukan partai politik sebagai partai yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki Badan Perwakilan Raktyat secara mayorits bersifat tidak Iangsung. Oleh karena itu, maka partai politik yang sedang memegang tampuk pemerintahan dapat menduduki Badan Perwakilan Rakyat secara
25A1-Tmam Abil Husin Muslim lbnul Ma)jah Al-Quyairi Annaaisaburi. Kilab Sahih Muslim, (Qairo Mesir: Darul Fikri. 1993). Juz 1, h. 198. Buku terjemah oleh Maaraf daud. Terjemah Hadits Shahih Muslim, (Jiakarta: Widjaya. 1983). cet. Ke 1. Jilid 4, h. 27
26Harianto. Op Cii, h. 37-38

rnayoritas akan selalu berusaha mempertahankan kedudukan yang bebas diperoleh agar tetap dapat melaksanakan fungsinya sebagai sarana pembuat kebijakan.
h. Partai Politik Sebagai Sarana Untuk Mengkritik Partai Yang Berkuasa
Fungsi partai politik sebagai sarana kritik yang berkuasa pada urnumnya berlangsung pada Negara yang menganut paham demokrasi sejati. Menurut Harianto pada umunya partai politik yang melaksanakan fungsinya sebagai sarana untuk mengkritik rezim-rezim berkuasa adalah merupakan partai mayoritas.27
Kalau kita menerima demokrasi sebagai dibenarkan kita juga harus menerima system partai.28 Pada setiap Negara kebangsaan (Nation State) pasca tahun 1950-an sudah memiliki partai politik.29 Bagi kebanyakan Negara-negara jajahan, partai-partai politik menarik perhatiannya menentang penjajahan. Karena itu, banyak Negara-negara yang baru muncul mencita-citakan partai dan kepadanya warga menggantungkan harapannya.
Sesudah jangka waktu yang cukup panjang di mana dalam suatu Negara terdapat suatu stabilitas dalam sejumlah partai-partainya, yaitu pada strukur internal, ideology dan bahkan pada ukurannya partai itu sendiri, sekutu-sekutunya dan tipe-tipe oposisinya. Karena itu kita dapat menjelaskan system kepartaian dan Negara maupun dalam satu jangka waktu tertentu, suatu studi komperatif mengenai berbagai system-sistem partai dalam mengungkapkan persmaanpersmaan tertentu yang menonjol. Dengan demikian, kita dapat melukiskan jenis27 Ibid, h. 44
28Ermest Berker. Kewajiban Politik dan system Demokrasi, (Jurnal Analisa: 1985). No. 3.
h. 263.
29Anomin. Analisa Kekuatan Po/itik di Indonesia, (Jakarta: Gramedia. 1985). h. 189.

jenis system yang tampaknya mempunyai pengaruh yang besar pada struktur dan cara kerja rezim-rezim politik. Dalam kaitan mi Almond menyatakanbahwa system kepartaian dan suatu negar merupakan faktor penting yang menentukan apa yang dikerjakan oleh pemerintahannya terhadap rakyatnya.3°
Dilihat dan segi komposisi dan keanggotaannya, secara umum dikenal adanya dua system kepartaian yaitu pmassa dan parta kader suatu Negara merupakan faktor penting yang menetukan apa yang dikerjakan oleh pemerintahannya terhadap rakyatnya.3’
Dilihat dan segi komposisi dan keanggotaannya, secara umum dikenal adanya dua system kepartaian yaitu partai massa dan partai kader. Kiasifikasi lainnya dapat dilakukan dan segi sifat dan orientasinya dalam dua jenis, yaitu partai lindungan (patronage party) •32
Partai massa sesuai dengan namanya, maka yang menjadi cirni utama adalah jumlah anggota atau pendukungnya yang banyak. Namun demikian, agak kabur dan masih tenlalu lama. Partai massa cenderung menjadi lebih apabila golongan atau kelompok yang tergantung di dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk kelompok yang tergantung di dalam partai tersebut mempunyai keingginan untuk melakukan kepentingan-kepentingan golongan atau keimpok sendiri. Apabila hal seperti terjadi, biasanya golongan atau kelompok tersebut akan berusaha untuk memisahkan din dan partai dan biasanya juga
30Mochtar Masoed dan collin Mac Andrews, Perbandingan Sistem politik. (Yogyakarta:
Gajah Mada University. 1991). h. 51.
311b1d.
‘2Miriani Budiarjo. Op Cii, h. 16

akanmembentuk partai baru yang merupakan partai tandingan. Dalam keadaan yang demikian mi partai massa menjadi lemah.
Partai kader tidak mempunyai massa. Partai kader tidak begitu mementingkan jumlah anggota yang banyak, tetapi lebih mementingkan disiplin anggota-anggotanya dan keketatan dalam organisasi. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik dengan jalan mengadakan saringan terhadap anggota-anggita partainya.
Pada lindungan sesual dengan sebutannya memiliki cirri utama, yaitu biasanya aktif pada saat menjelang pemilihan umum saja, pada umumnya, partai lindungan memiliki organisasi yang kendor, sekalipun ditingkat nasional yang kendor sekali. Ditingkat lokal justru cukup ketat, disiplin partai yang lemah serta tidak rnementingkan pemungutan iuran secara teratur. Jutuan pokok dan partai mi adalah memenangkan pemilihan umum, yang berarti mereka berusaha untuk mendukung anggota-anggotanya pada jabatan-jabatan politik maupun pemerintahan yang menang sesudah ditargetkan. Partai Demokrat dan Partai Repubkik di Amerika Serikat merupakan contoh untuk tipologi mi.
Partai ideology atau partai (antara lain sosialisme, fasisme, komunisme, Kristen democrat) biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan (elite) partai dan berpedoman kepada disiplin yang kuat dan mengikat di antara anggota-anggotanya. Terhadap warga Negara yang akan masuk menjadi anggota diadakan saringan secara ketat, sedangkan untuk lulus melalui beberapa seleksi. Untuk memperkuat batin dan kemumian ideology yang dianut, maka dipungut iuran secara teratur serta usaha-usaha berupa penyebaran

orang-orang partai yang membawa ajaran-ajaran partai secara keputusankeputusan yang telah diambil oleh pimpinan.
Selain klasifikasi tersebut di atas, maka masih terdapat kiasifikasi lainnya. Kiasifikasi tersebut diusahakan oleb Maurice Duverger di dalam sebuah bukunya yang berjudul Politik Parties beliau mengemukakan pendapatnya bahwa partai politik dikiasifikasikan menjadi tiga, yaitu: system partai tunggal (one party system), system dwi partai (two party system,), dan system multi partai (multi party system)
System partai tunggal apabila di suatu Negara hanya terdapat satu partai politik saja yang berperan, maka di Negara tersebut dinyatakan menganut system partai tunggal, mungkin di Negara tersebut benar-benar hanya terdapat satu partai saja akan tetapi mungkin pula terdapat partai politik nsmun yang mempunyai peran yang sangat dominant hanya sam politik saja, sedangkan partai-partai lain hamper sama sekali tidak berperan.
Pada umumnya system dwi partai dianut oleh satu Negara di mana terdapat dua partai yang memainkan peran kehidupan politik. Pada system dwi partai, di mana terdapat dua partai yang dominant, maka partai politik yang memenangkan pemilihan umum dengan sendirinya akan menjadi partai yang memegang kakuasaan. Sebaliknya, partai politik yang menderita kekalahan dlam pemilihan umumakan bertindak sebagai partai oposisi terhadap partai yang sedang memegang kekuasaan. System dwi partai dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi tiga syarat yaitu komposisi masyarakat adalah homogen (social homogeimity), konsesus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan pokok (polical consensus) adalah kuat, dan adanya kontinutity.4
33Harianto, Op Cit, h. 98
34Miriarn Budiarlo. Op Ci!, h. 168-169

Pada umumnya system multi partai dianut suatu Negara di mana di Negara tersebut terdapat beberapa partai politik (lebuh dan dua), dan di antara partaipartai politik yang ada mempunyai kekuatan yang seimbang.
“Sistem multi partai mi ternyata juga mempunyai konsekuensi yatu apabila di antara partai-partai politk yang bersaing dan persaingan tersebut dapat semakin tajam maka tidaklah mustahil kalau stabilitas nasional menjadi goyah. Akan tetapi, tidak dapat dinyatakan bahwa
1 Urganaasi-aiti
Maurce Duverger dalam political parties membedakan organisasi partai
menjadi organisasi horizontal danvartikal. Mengenai organisasi horizontal, pembagian mi berdasarkan siapa yang menjadi anggota-anggotanya. Organisasi yang vertical, yang melihat pada satuan-satuan yang merupakan basis pada kehidupan dan kegiatan dan partai im. Tersusun dan hirarki ke atas, keseluruhannya merupakan mesin partai.
Dalam susunan horizontal mi dapat dibedakan antara partai langsung (directorates), dan partai tidak langsung (‘indirect parties). Dalam partai langsung, anggota-anggotanya adalab individu atau perorangan. Jadi, beranggotakan Iangsung orang. Sedangkan partai tidak langsung anggota-anggotanya adalah kolektif atau group sebagai satu keseluruhan, masuk adalam satu partai. Di dalam bentuknya yang murni partai mi tidak mempunyai anggota individu atau orang. Tetapi menghimpun satuan organisasi yang sudah ada. Sedangkan satuan dasar dan satuan vertical mi merupakan elemen dasar. Macam clemen dasar itu yaitu coucos, branch, cell, militia.

Caucos adalah suatu satuan dasar dan suatu partai yang terdiri dan segolongan kecil orang dan merupakan satu satuan yang tertutup partainya. Orang tidak mudah untuk masuk didalamnya dengan melalui sejeksi yang diadakan oleh anggota-anggotanya yang telab ada, karena pengaruhnya. Masuknya orang tersebut dalam caucos diharapkan dpat membantu dalam memengkan dalam pemilihan. Maka kekuatan caucos tidak terletak pada kekuatan orangnya. Sedangkan puncak kegiatannya ialah pada waktu-waktu pemilihan, oleh karenanya caucos mi dibentuk dengan daerah-daerah kerja, daerah pemilihan yang penting caucus selanjutnya masih dibedakan menjadi dua yaitu: caucus langsung mi anggota-anggotanya terdiri dan kaum elit, midile class. Mereka dipilih tidak karena pengaruh dan kualitas individualnya. Sedangkan dalam causcos tidak langsung, anggota-anggotanya adalah wakil-wakil yang ditunjuk oleh kolektifanggota partai tersebut.
Elemen dasar dan organisasi partai yang kedua adalah branch merupakan bagian yang tidak dapat lepas dan ikatan partai dan merupakan satuan partai yang terbuka, bahkan justru selalu berusaha dalam memperluas anggotanya. Di samping itu branch mempunyai organisasi adm inistrasi yang Iebih sempurna dan Iebih permanent.
Cell merupakan satuan dasar dan satuan partai. Dalam cell dasar pembentukannya adalah lingkungan-lingkungan pekerjaan (occupational basis), yaitu menghimpun orang-orang yang bekerja pada satu tempat yang sama. Pada Cell jumlah anggota tiap distrik sekitar 50 sampai 60 orang. Tetapi Cell yang ideal anggotanya lebih sedikit yaitu 15 sampai dengan 20 orang saja. Dengan demikian

terdapat hubungan yang tetap erat di antara anggota-anggotanya, juga antara pimpinan dan anggotanya, serta rasa solidaritas partai kuat dirasakan.
Elemen dasar dan satu partai ke empat yaitu militia adalah semacam tentara pribadi, yaitu suatu lascar yang diorganisasikan secara hirarki seperti di dalam ketentaraan . jadi, terdapat pembagian kelompok seperti regu, batalion dan sebagainya. Para anggota dibebani satu disiplin yang keras dengan diberi tugasnya hnya berkala saja.3
35Soelistyati Ismail Gani, Op Cit. h. 116
£7

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Partai Politik dan Partai Politik Islam
Banyak sarjana-sarjana ilmu politik yang terkenal yang mengemukakan pengertian partai politik, namun pengertian-pengertian itu berbeda. Akan tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak mendasar. Kelainan pengertian itu disebabkan oleh perbedaan sudut pandang atau pendekatan (approach) dan masing-masing sarjana terhadap partai politik.
Di bawah mi disampaikan beberapa definisi mengenai partai politik:
Carl J. Fredirch, mendefinisikan partai politik adalah:
“Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan mi memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material” (a political party is a group of human beings stability organized with the objective of giving to members of the party, trough such control ideal and material benefits and advantages.

Raymond Garfield Gettel memberi batasan bahwa:

“Partai politik terdiri dan sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka” (a political party of a group of citizens, more or less organized who act s political unit and who, by the use of their voting power and to control the government and carry out their general polingles.

Menurut George B Huszr dan Thomas H. Stevenson, partai politik adalah:
“Sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta
mengendalikan pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dalam jabatan” (a political party is a group at people organized to sucure control ‘f government morder to puts program in to effect and it member in offce).”
Sigmund Neumann dalam karangannya “Modern Political Parties” bahwa definisi partai adalah:
“Organisasi dan aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (a political party terniiculate organization of society as active political agent those who are conserned with the control of the governmental power and who compete for popular support with another group holding divergent view).’2
Suatu batasajauh lebih sederhana dan batasan yang dikemukakan oleh Neumann, dikemukakan oleh RH. Soltau. Dalam hal mi Soultau menyatakan:
“Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka” (a political party is a group of citizen more or less organized, who act as a political unit and who, bay the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general politicies). 13
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggota mempunyai orientasi nilai-nilai dan citacita yang sama. Tujuan kelompok mi adalah untuk memperoleh kekuasaan poitik
11Sukama Sislern Politik. (Bandung: Alumni. 1997), h. 89.
12Rusadi Kantaprawira. Sislem Politik Indonesia, (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1999). h. 63.
‘3Miriam Budiarjo. Op.Cit, h. 161
ii
Menurut George B Huszr dan Thomas H. Stevenson, partai politik adalah:
“Sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta
mengendalikan pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dalam jabatan” (a political party is a group at people organized to sucure control ‘f government morder to puts program in to effect and it member in offce).”
Sigmund Neumann dalam karangannya “Modern Political Parties” bahwa definisi partai adalah:
“Organisasi dan aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (a political party terniiculate organization of society as active political agent those who are conserned with the control of the governmental power and who compete for popular support with another group holding divergent view).’2
Suatu batasajauh lebih sederhana dan batasan yang dikemukakan oleh Neumann, dikemukakan oleh RH. Soltau. Dalam hal mi Soultau menyatakan:
“Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka” (a political party is a group of citizen more or less organized, who act as a political unit and who, bay the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general politicies). 13
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggota mempunyai orientasi nilai-nilai dan citacita yang sama. Tujuan kelompok mi adalah untuk memperoleh kekuasaan poitik
11Sukama Sislern Politik. (Bandung: Alumni. 1997), h. 89.
12Rusadi Kantaprawira. Sislem Politik Indonesia, (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1999). h. 63.
‘3Miriam Budiarjo. Op.Cit, h. 161
dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konsultasional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
Kegiatan seseorang partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan suka rela melalui nama seseorang turut serta langsung atau tidak langsung dalam pemilihan umum. Kegiatan-kegiatan mi mencakup kegiatan rnemilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota golongan politik seperti partai. kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti DPR atau mengadakan komunikasi dengan wajil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye mengikuti diskusi dan lain sebagainya.
Pengertian partai politik Islam secara definisi tidak dapat penulis temukan secara imflisit, namun secara literature, dengan berdasarkan kepada latar belakang histories partai politik Islam dapat didefinisikan dan segi tujuan.
Menurut Abul ‘ala al-Maududi:
Parta politik Islam. tujuannya adalah “untuk meneggakkan kedaulatan tuhan dimuka bumi” dan “menjadikan Islam sebagai jalan hidup didunia mi”. Tokoh-tokoh partai akan dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertawa”. Yaitu orang-orang yang “ikhlas berjuang untuk menegakkan kalimah Allah dan mencari keridhaan-Nya”. Orang-orang yang bemiat “mengeksploitasi Islam” untuk mencari kekuasaan keduaniaan yang bersifat sementara, tidak diterima menjadi pengurus.’4
‘4Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumni Indonesia dan Partai Jarna’at al-Islarni Pakistan), (Jakarta:
PARAMADINA, 1999). Cet ke-1. h. 90
B. Tugas Partai Politik
Dalam Negara yang berpaharn demokrasi, dimana masyarakatnya merupakan masyarakat heterogen, partai politk mempunyai beberapa tugas, diantaranya adalah:
1. Tugas partai politik adalah untuk menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.
2. Partai politik juga mempunyai tugas menyebarluaskan gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijaksanaan pemerintah.
3. Partai politik mempunyai tugas untuk menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
4. Demikian juga partai politik mempunyai tugas untuk memberi dan mengajak ikut serta mereka keahlian dan mampu iktu serta dan aktif dalam lapangan kegiatan politik dan mendidik mereka menjadi kader pimpinan.
5. Tugas lain dan partai politik yaitu mengatur pertikaian. Partai politik untuk menguasai konflik-konflik tersebut serta mencapai penye1esaian.’
Menurut pendapat penyusun, bahwa tugas-tugas partai politik tersebut secara teoritis sudah baik. Dalam arti bahwa tugas partai politik tersebut sudah mencakup segala hal dalam kehidupan berpolitik dalam suatu Negara khususnya di Indonesia. Dimana dengan tugas partai politik yang dimiliki akan menjadikan
‘5Soelityati Ismail Gani, Op Cii, h. 433-444.
masyarakat merasa yakin bahwa aspirasinya secara keseluruhan telah terwakili oleh politik tersebut. Sehingga masyarakat diharapkan mendukung penuh partai politik tersebut. Karena dengan adanya berbagai tugas tersebut partai politik akan lebih dekat dengan masyarakat misalnya dengan pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik, menyebarkan ide-ide partai politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan, atau menyelesaikan secara kekeluargaan konflik yang terjadi pada maa pendukungnya maupun konflik dalam tubuh partai, atau mereka merasa mampu/berbakat dalam berkonflik tanpa memandang status untuk dijadikan kader pemimpin. Narnun pada kenyataannya di Indonesia pada masa Orde Baru, hal diatas kurang berjalan dengan baik. Partai politik sering hanya kurang mandiri yang mengakibatkan tugas-tugas partai politik tersebut tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, hal mi karena adanya campur tangan yang berlebihan dan pemerintah. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh partai politik tersebut sering kali dideteksi oleh pemerintah demi kepentingan sekelompok orang dalam pemerintah maupun demi kepentingan sekelompok orang dalam partai politik.
Dengan melihat kenyataan-kcnyataan diatas, mengakibatkan masyarkat enggan atau pasif dalam kegiatan politik. Hal mi dikarenakan serungnya masyarakat kita melihat ataupun mendengar dan media massa yang ada bahwa pengurus-pengurus partai politik hanya berjuang dalam kepentingannya sendirisendiri agar mendapatkan jabatan dalam pemerintahannya dan juga sering adanya konflik-konflik didalam tubuh partai karena perebutan kedudukan didalam partai dimana cara penyelesaian tidak secara kekeluargaan, namun sering dengan
mengucilkan bahkan memecat pengurus partai yang tidak mempunyai banyak pendukung sesame pengurus dalam partai tersebut.
Karena seringnya menjadi konflik antara pengurus partai dan juga campur tangan yang berlebihan dan pemerintah didalam tubuh partai politik tersebut, maka tugas-tugas partai politik tidak dapat berjalan dengan baik. Partai politik kurang bahkan tidak sama sekali memberikan pengarahan-pengarahan atau pendidikan politik pada masyarakat. Partai politik kurang aktif didalam menyebarluaskan gagasan-gagasan atau ide-idenya, bahkan kader-kader partai kebyakan diambil dan orang-orang yang hanya mempunyai kepentingan sama atau teman-teman dekatnya saja, juga saudara-saudaranya tanpa memperhatikan kemampuan/intelektual dan kader tersebut. 1-la! inilah yang menjadikan tugastugas partai politik, hanya baik secara teorits saja, namun pda kenyataannya jauh dan kesan baik.
C. Fungsi-Fungsi Partai Politik
Adapun fungsi politik menurut Gabriel. A. Almond ada 8 macam:
a. Partai politik sebagai saran sosialiasi politik.
Seorang sarjana barat, Kennth. P. ingston mengungkapkan bahwa dalam arti yang seluas-luasnya, sosialisasi politis merupakan cara dimana masyarakat mentransmisikan kebudayaan politik dan suatu generasi kepada generasi berikutnya.’6
‘61-larianto, Sistem Politik; Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 1988). h. 12.
Sehubungan dengan sosialisasi politik Gabricl.A.Almond mengemukakan pendapat bahwa:
‘Sosia1isasi politis dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politis suatu bngsa, dan dapat pula memelihara kebudayaan suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dan generasi tua kepada generasi muda serta dapat pula merubah kebudayaan politik’.17
Partai politik merupakan salah satu sarana sosialiasi politik melalui partai politik dapat menjadi Iangsung kontak politik antar para warga.
Dalam rangka penyampaian norma-norma politik ideology kepada anggotanya dan kepada masyarakat umum biasanya partai politik menggunakan cra-cara dengan memberikan cerarnah-ceramah, kursus-kursus maupun penataran tentang partai politik.
b. Partai Politik Sebagai Sarana Rekruitmen Politik.
Sehubungan dengan fungsi partai politik sebagai sarana rekruitmen politik, yang dimaksud dengan rekruitmen politik, yang dimaksud dengan rekruitmen partai politik adalah proses dimana melalui prtai politik mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.’8
Rekruitmen politik sebagai salah satu cara untuk menyeleksi para warga Negara untuk kemudian diorbitkan jadi calon-calon pernimpin. Dengan lebih mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol partai politik menyeleksi mereka siapakah diantara pra anggotanya yang diperkirakan dapat dicaonkan menjadi pemimpin)9
17Ibid. h. 89.
8Miriam Budiarjo. Op Ci!, h. 14
1Ibid. h. 163
Syaikhul Islam ibnu Taimiyah mengemukakan konsep mengenai kebutuhan manusia akan adnya kepemimpinan yang beliau dasarkan pad akal dan hadits. Secara rasional beliau meletakkannya pada kebutuhan universal manusia untuk bergabung, bekerja sama, dan berbagai rasa dalam menikmati manfaat kepemimpinan, tanpa melihat apakah mereka menganut agama atau tidak.
Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. Bersabda yang Artinya: “Dan ‘Abdullah bin ‘Amn r.a, bahwa Nahi Saw. Bersabda, “Tidak halal bagi tiga orang yang berbeda dalam sebuah perjalanan di bumu ml, melainkan rnreka harus rnengangkat salah seorang di antana mereka itu sebagai kepala (amin) “. (HR. Ahmad).2°
Adapun cara yang ditempuh oleh partai politik yang satu kemungkinan berbeda dengan cara yang ditempuh oleh partai politik yang lain dalam melaksanakan fungsi rekruitmen politik, pada umumnya cara yang ditempuh adalah dengan cara kontak pribadi, persuasive dan lain-lain. Dan diusahakan juga untuk menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader dimasa datang yang akan mengganti pimpinan lama. Dengan dimulai pengkaderan didalam tubuh partai politik, maka akan tampak anggota-anggota partai politik yang mempunyai
20Mu’ammal Hamidy. ei. a!., Terjemah Nailul A uthar: Himpunan Hadits-Hadits hukum, (Surbya: PT. Bina Ilmu. 1993), Jilid VI. h. 3176.
bakat menonjol, yang pada gilirannya dapat diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin.
c. Partai Politik Scbagai Sarana Komunikasi Politik
Fungsi parti politik yang tidak kalah pentingnya adalah cara komunikasi politik. Sebagai mana kita ketahui bahwa arus informasi di suatu negara pada umumnya bersifat dua arah, artinya informasi tersebut harusnya berjalan dan atas ke bawah dan dan bawah ke atas. Kemudian partai dalam arus mi adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah (The Rules) dengan mereka yang diperintah (The Ruled,).2’
Dengan demikian partai politik dapat berperan sebagaipenghubung yang menyalurkan informasi yang berasal dan masyarakat kepada pihak penguasa maka hal itu partai politik mempunyai tugas untuk menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang terdapat dalam masyarakat terhadap pihak penguasa.
Demikian pula sebalinya, partai poltik dapat juga berperan sebagai penghubung yang menyalurkan informasi yang berasal dan pihak penguasa terhadap masyarakat, maka hal mi berarti partai politik mempunyai tugas untuk menyebarl uaskan kepada masyarakat semua kebujakan yang ditetapkan oleh pihak penguasa.
d. Partai Politik sebagai Sarana Artikulasi Kepentingan dan Agregasi Kepentingan
21Miriam Budiarlo. Op Ci!, h. 16
Menurut pendapat Miriam Budiarjo parti sebagai sarana artikulasi dan agresi kepentingan adalah:
Proses untuk merumuskan dan kemudian menyalurkan sebagai macam pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada didalam masyarakat kepada pihak penguasa dinamakan artikulasi kepentingan (Interest Articulation). Demikian apabila terdapat tuntutan-tuntutan dan dukungandukungan dan individu-individu maupun keompok-kelompok yang sedikit banyak mempunyai persamaan-persamaan maupun menyangkut masalah-masalah yang sama, proses penghubung dan tuntutan-tuntutan dan dukungan yang ada didalam masyarakat itu disebut dengan agresi kepentingan (Interest Agregation)”.22
Sedangkan menurut Gabriel A. Almond menyatakan pendapatnya bahwa semua struktur yang dilaksanakan artikulasi kepentingan kemungkinan besar juga melaksanakan agregasi kepentingan.
Baik artikulasi kepentingan maupun agregasi kepentingan mi ternyata tidak hanya dilaksanakan oleh partai politik saja, tetapi dapat dilaksanakan oleh media massa, kelompok kepentingan dan organisasi lainnya dan melalui aksi politik seperti petisi dan sebagainya.
e. Partai Politik sebagai Sarana Partisipasi Politik
Menurut Harianto partai politik sebagai sarana partisipasi politik adalah sebagai berikut:
“Usaha yang dilaksanakan oleh partai politk untuk menarik minat atau perhatian para warga Negara aktif dan bersedia menjadi anggota partai, maka berarti bahwa partai politik menyediakan dirinya sebagai ajang bagi para warga Negara untuk aktif terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik. Atau dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa partai politik merupakan tempat atau wadah bagi para warga Negara untuk berpartisipasi politik”.23
22Miriam Budiarjo. Ibid. h. 16
Harianto. Op Cii, h. 28-29.
Akan tetapi diingat bahwa partai politik bukan merupakan satu-satunya wahana di mana para warga berpartisipasi politik, selain melalui kelompokkelompok kepentingan dan media massa.
f. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Menurut Harianto parai poltik sebagai pengatur konflik adalah sebagai berikut:
“Apabila di dalam suatu masyarakat atau Negara terjadi konifik atau perselisihan di antara parawarga maupun golongan-golongan yang ada, mak partai politik dapat berperan sebagai sarana untuk dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan tersebut. Sehubungan dengan hal itu partai politik dapat mengatur perbedaan pendapat pengontrolan persaingan agar tetap merupakan persaingan yang terjadi di antara mereka. Sehingga mengakibatkan kemungkinan yang timbul itu tidak merusak kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara yang telah dicapai”.24
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa partai politik
dengan perannya seperti di atas dapat mencegah timbulnya ketidakstabilan karena goyah atau rusaknya kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara. Akan tetapi, sangat dimungkinkan untuk terjadinya hal-hal yang merupakan kebalikan dan apa yang diuraikan di atas, partai politik berperan sebagai mempetajam adanya perbedaan pendapat, persaingan maupun konflik yang sedang berlangsung di masyarakat.
Pada hakikatnya ajaran Islam pun demikian. Ia tidak menginginkan umatnya terperosok dalam kebekuan berfikir. Malah sebaliknya, Islam mendorong kebebasan berifikir dan berpendapat. Akan tetapi patut diperhatikan bahwa pendapat yang berbeda-beda itu janganlah menyebabkan perselisihan (ikhtilaJ), pertentangan (tanazu9, dan berpecah belah (taffaruq), melainkan harus disalurkan
24Ibid. h. 34. 12
melalui kedalam musyawarah untuk mencapai kamatangan dan kesatuan pendapat. Rasulullah saw sangat mengecam orang yang keluar dan sebuah perkumpulan (organ isasi) hanya karena perbedaan-perbedaan pendapat. Dalam sebuah hadits rasulullah saw bersabda:
J- J3I d u- ü- ü- J)_4I jt1 ji_ i
•(.i ôjj) fr
Artinya: “Dan Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah saw bensabda: “Siapa yang tidak mernatuhi imam dan memencil dan jam ‘ah lalu dia mati, maka matinya seperti niatinya Jahiliyah… “(H.R. Mus1im).2
g. Partai Politik sebagai Sarana Pembuat Kebijakan
Fungsi partai politik sebagal sarana pembuatan kebijakan menurut Harianto dapat dilaksanakan apabi Ia:
“Partai politik merupakan partai politik yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, akan tetapi hanya berkedudukan sebagai partai tidak merupakan partai yang melaksanakan fungsinya sebagai sarana untuk mengkritik kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh pihak pcrnerintah”.26
Kedudukan partai politik sebagai partai yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki Badan Perwakilan Raktyat secara mayorits bersifat tidak Iangsung. Oleh karena itu, maka partai politik yang sedang memegang tampuk pemerintahan dapat menduduki Badan Perwakilan Rakyat secara
25A1-Tmam Abil Husin Muslim lbnul Ma)jah Al-Quyairi Annaaisaburi. Kilab Sahih Muslim, (Qairo Mesir: Darul Fikri. 1993). Juz 1, h. 198. Buku terjemah oleh Maaraf daud. Terjemah Hadits Shahih Muslim, (Jiakarta: Widjaya. 1983). cet. Ke 1. Jilid 4, h. 27
26Harianto. Op Cii, h. 37-38
rnayoritas akan selalu berusaha mempertahankan kedudukan yang bebas diperoleh agar tetap dapat melaksanakan fungsinya sebagai sarana pembuat kebijakan.
h. Partai Politik Sebagai Sarana Untuk Mengkritik Partai Yang Berkuasa
Fungsi partai politik sebagai sarana kritik yang berkuasa pada urnumnya berlangsung pada Negara yang menganut paham demokrasi sejati. Menurut Harianto pada umunya partai politik yang melaksanakan fungsinya sebagai sarana untuk mengkritik rezim-rezim berkuasa adalah merupakan partai mayoritas.27
Kalau kita menerima demokrasi sebagai dibenarkan kita juga harus menerima system partai.28 Pada setiap Negara kebangsaan (Nation State) pasca tahun 1950-an sudah memiliki partai politik.29 Bagi kebanyakan Negara-negara jajahan, partai-partai politik menarik perhatiannya menentang penjajahan. Karena itu, banyak Negara-negara yang baru muncul mencita-citakan partai dan kepadanya warga menggantungkan harapannya.
Sesudah jangka waktu yang cukup panjang di mana dalam suatu Negara terdapat suatu stabilitas dalam sejumlah partai-partainya, yaitu pada strukur internal, ideology dan bahkan pada ukurannya partai itu sendiri, sekutu-sekutunya dan tipe-tipe oposisinya. Karena itu kita dapat menjelaskan system kepartaian dan Negara maupun dalam satu jangka waktu tertentu, suatu studi komperatif mengenai berbagai system-sistem partai dalam mengungkapkan persmaanpersmaan tertentu yang menonjol. Dengan demikian, kita dapat melukiskan jenis27 Ibid, h. 44
28Ermest Berker. Kewajiban Politik dan system Demokrasi, (Jurnal Analisa: 1985). No. 3.
h. 263.
29Anomin. Analisa Kekuatan Po/itik di Indonesia, (Jakarta: Gramedia. 1985). h. 189.
jenis system yang tampaknya mempunyai pengaruh yang besar pada struktur dan cara kerja rezim-rezim politik. Dalam kaitan mi Almond menyatakanbahwa system kepartaian dan suatu negar merupakan faktor penting yang menentukan apa yang dikerjakan oleh pemerintahannya terhadap rakyatnya.3°
Dilihat dan segi komposisi dan keanggotaannya, secara umum dikenal adanya dua system kepartaian yaitu pmassa dan parta kader suatu Negara merupakan faktor penting yang menetukan apa yang dikerjakan oleh pemerintahannya terhadap rakyatnya.3’
Dilihat dan segi komposisi dan keanggotaannya, secara umum dikenal adanya dua system kepartaian yaitu partai massa dan partai kader. Kiasifikasi lainnya dapat dilakukan dan segi sifat dan orientasinya dalam dua jenis, yaitu partai lindungan (patronage party) •32
Partai massa sesuai dengan namanya, maka yang menjadi cirni utama adalah jumlah anggota atau pendukungnya yang banyak. Namun demikian, agak kabur dan masih tenlalu lama. Partai massa cenderung menjadi lebih apabila golongan atau kelompok yang tergantung di dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk kelompok yang tergantung di dalam partai tersebut mempunyai keingginan untuk melakukan kepentingan-kepentingan golongan atau keimpok sendiri. Apabila hal seperti terjadi, biasanya golongan atau kelompok tersebut akan berusaha untuk memisahkan din dan partai dan biasanya juga
30Mochtar Masoed dan collin Mac Andrews, Perbandingan Sistem politik. (Yogyakarta:
Gajah Mada University. 1991). h. 51.
311b1d.
‘2Miriani Budiarjo. Op Cii, h. 16
akanmembentuk partai baru yang merupakan partai tandingan. Dalam keadaan yang demikian mi partai massa menjadi lemah.
Partai kader tidak mempunyai massa. Partai kader tidak begitu mementingkan jumlah anggota yang banyak, tetapi lebih mementingkan disiplin anggota-anggotanya dan keketatan dalam organisasi. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik dengan jalan mengadakan saringan terhadap anggota-anggita partainya.
Pada lindungan sesual dengan sebutannya memiliki cirri utama, yaitu biasanya aktif pada saat menjelang pemilihan umum saja, pada umumnya, partai lindungan memiliki organisasi yang kendor, sekalipun ditingkat nasional yang kendor sekali. Ditingkat lokal justru cukup ketat, disiplin partai yang lemah serta tidak rnementingkan pemungutan iuran secara teratur. Jutuan pokok dan partai mi adalah memenangkan pemilihan umum, yang berarti mereka berusaha untuk mendukung anggota-anggotanya pada jabatan-jabatan politik maupun pemerintahan yang menang sesudah ditargetkan. Partai Demokrat dan Partai Repubkik di Amerika Serikat merupakan contoh untuk tipologi mi.
Partai ideology atau partai (antara lain sosialisme, fasisme, komunisme, Kristen democrat) biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan (elite) partai dan berpedoman kepada disiplin yang kuat dan mengikat di antara anggota-anggotanya. Terhadap warga Negara yang akan masuk menjadi anggota diadakan saringan secara ketat, sedangkan untuk lulus melalui beberapa seleksi. Untuk memperkuat batin dan kemumian ideology yang dianut, maka dipungut iuran secara teratur serta usaha-usaha berupa penyebaran
orang-orang partai yang membawa ajaran-ajaran partai secara keputusankeputusan yang telah diambil oleh pimpinan.
Selain klasifikasi tersebut di atas, maka masih terdapat kiasifikasi lainnya. Kiasifikasi tersebut diusahakan oleb Maurice Duverger di dalam sebuah bukunya yang berjudul Politik Parties beliau mengemukakan pendapatnya bahwa partai politik dikiasifikasikan menjadi tiga, yaitu: system partai tunggal (one party system), system dwi partai (two party system,), dan system multi partai (multi party system)
System partai tunggal apabila di suatu Negara hanya terdapat satu partai politik saja yang berperan, maka di Negara tersebut dinyatakan menganut system partai tunggal, mungkin di Negara tersebut benar-benar hanya terdapat satu partai saja akan tetapi mungkin pula terdapat partai politik nsmun yang mempunyai peran yang sangat dominant hanya sam politik saja, sedangkan partai-partai lain hamper sama sekali tidak berperan.
Pada umumnya system dwi partai dianut oleh satu Negara di mana terdapat dua partai yang memainkan peran kehidupan politik. Pada system dwi partai, di mana terdapat dua partai yang dominant, maka partai politik yang memenangkan pemilihan umum dengan sendirinya akan menjadi partai yang memegang kakuasaan. Sebaliknya, partai politik yang menderita kekalahan dlam pemilihan umumakan bertindak sebagai partai oposisi terhadap partai yang sedang memegang kekuasaan. System dwi partai dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi tiga syarat yaitu komposisi masyarakat adalah homogen (social homogeimity), konsesus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan pokok (polical consensus) adalah kuat, dan adanya kontinutity.4
33Harianto, Op Cit, h. 98
34Miriarn Budiarlo. Op Ci!, h. 168-169
Pada umumnya system multi partai dianut suatu Negara di mana di Negara tersebut terdapat beberapa partai politik (lebuh dan dua), dan di antara partaipartai politik yang ada mempunyai kekuatan yang seimbang.
“Sistem multi partai mi ternyata juga mempunyai konsekuensi yatu apabila di antara partai-partai politk yang bersaing dan persaingan tersebut dapat semakin tajam maka tidaklah mustahil kalau stabilitas nasional menjadi goyah. Akan tetapi, tidak dapat dinyatakan bahwa
1 Urganaasi-aiti
Maurce Duverger dalam political parties membedakan organisasi partai
menjadi organisasi horizontal danvartikal. Mengenai organisasi horizontal, pembagian mi berdasarkan siapa yang menjadi anggota-anggotanya. Organisasi yang vertical, yang melihat pada satuan-satuan yang merupakan basis pada kehidupan dan kegiatan dan partai im. Tersusun dan hirarki ke atas, keseluruhannya merupakan mesin partai.
Dalam susunan horizontal mi dapat dibedakan antara partai langsung (directorates), dan partai tidak langsung (‘indirect parties). Dalam partai langsung, anggota-anggotanya adalab individu atau perorangan. Jadi, beranggotakan Iangsung orang. Sedangkan partai tidak langsung anggota-anggotanya adalah kolektif atau group sebagai satu keseluruhan, masuk adalam satu partai. Di dalam bentuknya yang murni partai mi tidak mempunyai anggota individu atau orang. Tetapi menghimpun satuan organisasi yang sudah ada. Sedangkan satuan dasar dan satuan vertical mi merupakan elemen dasar. Macam clemen dasar itu yaitu coucos, branch, cell, militia.
Caucos adalah suatu satuan dasar dan suatu partai yang terdiri dan segolongan kecil orang dan merupakan satu satuan yang tertutup partainya. Orang tidak mudah untuk masuk didalamnya dengan melalui sejeksi yang diadakan oleh anggota-anggotanya yang telab ada, karena pengaruhnya. Masuknya orang tersebut dalam caucos diharapkan dpat membantu dalam memengkan dalam pemilihan. Maka kekuatan caucos tidak terletak pada kekuatan orangnya. Sedangkan puncak kegiatannya ialah pada waktu-waktu pemilihan, oleh karenanya caucos mi dibentuk dengan daerah-daerah kerja, daerah pemilihan yang penting caucus selanjutnya masih dibedakan menjadi dua yaitu: caucus langsung mi anggota-anggotanya terdiri dan kaum elit, midile class. Mereka dipilih tidak karena pengaruh dan kualitas individualnya. Sedangkan dalam causcos tidak langsung, anggota-anggotanya adalah wakil-wakil yang ditunjuk oleh kolektifanggota partai tersebut.
Elemen dasar dan organisasi partai yang kedua adalah branch merupakan bagian yang tidak dapat lepas dan ikatan partai dan merupakan satuan partai yang terbuka, bahkan justru selalu berusaha dalam memperluas anggotanya. Di samping itu branch mempunyai organisasi adm inistrasi yang Iebih sempurna dan Iebih permanent.
Cell merupakan satuan dasar dan satuan partai. Dalam cell dasar pembentukannya adalah lingkungan-lingkungan pekerjaan (occupational basis), yaitu menghimpun orang-orang yang bekerja pada satu tempat yang sama. Pada Cell jumlah anggota tiap distrik sekitar 50 sampai 60 orang. Tetapi Cell yang ideal anggotanya lebih sedikit yaitu 15 sampai dengan 20 orang saja. Dengan demikian terdapat hubungan yang tetap erat di antara anggota-anggotanya, juga antara pimpinan dan anggotanya, serta rasa solidaritas partai kuat dirasakan. Elemen dasar dan satu partai ke empat yaitu militia adalah semacam tentara pribadi, yaitu suatu lascar yang diorganisasikan secara hirarki seperti di dalam ketentaraan . jadi, terdapat pembagian kelompok seperti regu, batalion dan sebagainya. Para anggota dibebani satu disiplin yang keras dengan diberi tugasnya hnya berkala saja.3
35Soelistyati Ismail Gani, Op Cit. h. 116 £7

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: